Artwork

Content provided by KBR Prime. All podcast content including episodes, graphics, and podcast descriptions are uploaded and provided directly by KBR Prime or their podcast platform partner. If you believe someone is using your copyrighted work without your permission, you can follow the process outlined here https://player.fm/legal.
Player FM - Podcast App
Go offline with the Player FM app!

Kebanyakan untuk Sekolah Kedinasan Dibanding PTN, Anggaran Pendidikan Dipertanyakan

24:16
 
Share
 

Manage episode 425283003 series 3127068
Content provided by KBR Prime. All podcast content including episodes, graphics, and podcast descriptions are uploaded and provided directly by KBR Prime or their podcast platform partner. If you believe someone is using your copyrighted work without your permission, you can follow the process outlined here https://player.fm/legal.

Belakangan muncul sejumlah kritikan soal anggaran sekolah kedinasan yang selama ini mengambil anggaran fungsi pendidikan. Sampai-sampai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti persoalan ini. Lantaran anggaran fungsi pendidikan, lebih banyak dialokasikan ke sekolah kedinasan.

KPK sebelumnya mengungkap alokasi dana 20 persen dari APBN untuk pendidikan lebih banyak mengalir ke sekolah kedinasan kementerian/lembaga dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Padahal, banyak lulusan sekolah kedinasan yang sebelumnya sudah diberi bantuan dan fasilitas seperti asrama hingga seragam itu, tidak otomatis menjadi PNS.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan membandingkan, anggaran untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/ lembaga mencapai Rp32 triliun. Sedangkan untuk mahasiswa PTN hanya sebanyak 7 triliun rupiah. Dengan demikian, ia memperkirakan mahasiswa kampus kedinasan mendapatkan bantuan paling sedikit Rp 16 juta per semester sampai Rp 20 juta per semester sementara mahasiswa PTN hanya mendapatkan bantuan sekitar Rp 3 juta per tahun. Sehingga menurut Pahala, tak heran mahasiswa PTN-lah yang dibebani UKT yang mahal.

Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyarankan anggaran untuk sekolah kedinasan sebaiknya diambil dari kementerian atau lembaga masing-masing, tidak dari anggaran 20 persen tersebut. Kemudian, pengamat pendidikan dari JPPI, Ubaid Matraji berharap anggaran fungsi pendidikan yang selama ini dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian itu lebih baik digunakan untuk subsidi ke mahasiswa agar besaran biaya di PTS atau PTN lebih terjangkau.

Beberapa sekolah kedinasan yang ada di Indonesia adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Juga ada Politeknik Statistika STIS di bawah Badan Pusat Statistik (BPS), dan masih banyak lagi.

  continue reading

1392 episodes

Artwork
iconShare
 
Manage episode 425283003 series 3127068
Content provided by KBR Prime. All podcast content including episodes, graphics, and podcast descriptions are uploaded and provided directly by KBR Prime or their podcast platform partner. If you believe someone is using your copyrighted work without your permission, you can follow the process outlined here https://player.fm/legal.

Belakangan muncul sejumlah kritikan soal anggaran sekolah kedinasan yang selama ini mengambil anggaran fungsi pendidikan. Sampai-sampai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti persoalan ini. Lantaran anggaran fungsi pendidikan, lebih banyak dialokasikan ke sekolah kedinasan.

KPK sebelumnya mengungkap alokasi dana 20 persen dari APBN untuk pendidikan lebih banyak mengalir ke sekolah kedinasan kementerian/lembaga dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Padahal, banyak lulusan sekolah kedinasan yang sebelumnya sudah diberi bantuan dan fasilitas seperti asrama hingga seragam itu, tidak otomatis menjadi PNS.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan membandingkan, anggaran untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/ lembaga mencapai Rp32 triliun. Sedangkan untuk mahasiswa PTN hanya sebanyak 7 triliun rupiah. Dengan demikian, ia memperkirakan mahasiswa kampus kedinasan mendapatkan bantuan paling sedikit Rp 16 juta per semester sampai Rp 20 juta per semester sementara mahasiswa PTN hanya mendapatkan bantuan sekitar Rp 3 juta per tahun. Sehingga menurut Pahala, tak heran mahasiswa PTN-lah yang dibebani UKT yang mahal.

Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyarankan anggaran untuk sekolah kedinasan sebaiknya diambil dari kementerian atau lembaga masing-masing, tidak dari anggaran 20 persen tersebut. Kemudian, pengamat pendidikan dari JPPI, Ubaid Matraji berharap anggaran fungsi pendidikan yang selama ini dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian itu lebih baik digunakan untuk subsidi ke mahasiswa agar besaran biaya di PTS atau PTN lebih terjangkau.

Beberapa sekolah kedinasan yang ada di Indonesia adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Juga ada Politeknik Statistika STIS di bawah Badan Pusat Statistik (BPS), dan masih banyak lagi.

  continue reading

1392 episodes

All episodes

×
 
Loading …

Welcome to Player FM!

Player FM is scanning the web for high-quality podcasts for you to enjoy right now. It's the best podcast app and works on Android, iPhone, and the web. Signup to sync subscriptions across devices.

 

Quick Reference Guide